Pemerintah Daerah bersama DPRD kabupaten Poso sepakat untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi tenaga honorer K2 yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pernyataan ini terungkap dalam suatu rapat dengar pendapat antara DPRD kabupaten Poso dengan pihak pemerintah daerah yang dipimpin Ketua DPRD Elen Ester. Pelealu. SE di ruang sidang paripurna, selasa (25/9/2018).
Pada kesempatan itu pihak DPRD melalui komisi. 1, meminta penjelasan terkait soal tuntutan para tenaga honorer K2 yang mempertanyakan soal nasib mereka yang sudah belasan tahun mengabdi namun belum juga terangkat sebagai pegawai negeri sipil tetap. Bahkan salah seorang honorer K2 mengungkapkan bahwa pada tahun 2014, mereka sempat dijanjikan untuk diangkat secara bertahap. Menanggapi hal tersebut, Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu menjelaskan bahwa jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Poso sampai dengan tahun 2018, berjumlah 6986 orang yang dibiayai melalui belanja langsung pegawai sebesar 52 % dari jumlah APBD kabupaten Poso.
Sementara berdasarkan peraturan yang berlaku, belanja pegawai seharusnya di bawah 50 % dari APBD. Selain itu, secara nasional ratsio jumlah pegawai seharusnya 1 berbanding 90. Artinya 1 orang pegawai melayani 90 orang masyarakat. Sementara kita di kabupaten Poso ratsio jumlah pegawai 1 berbanding 30 orang dari jumlah penduduk 237.000 jiwa. Hal ini berarti dikabupaten Poso telah melebihi kuota yang sebenarnya. Sedangkan jumlah honorer berdasarkan data sampai dengan tahun 2018 berjumlah 2041 orang dan tenaga sukarela berjumlah 1988 orang, sehingga dengan demikian jumlah tenaga honorer dan sukarelah berjumlah 4029 orang. Sedangkan oleh kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menyatakan bahwa pengangkatan K2 dinyatakan telah selesai.
Namun demikian menurut Bupati Darmin, keberadaan tenaga honorer K2 hendaknya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan DPRD untuk diperjuangkan, sebab masalah ini menurutnya merupakan masalah nasional bukan saja terjadi di Poso, dan harus kita perjuangkan, tegas mantan pasukan garuda 12 pengamanan kamboja itu. Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbet daya Manusia (BKPSDM) Yan Edward Guluda. SH. MH, menjelaskan, untuk formasi penerimaan pegawai tahun ini berdasarkan pertimbangan kebutuhan secara nasional, kabupaten Poso memperoleh jatah 193 orang, dengan rincian: tenaga guru 90 orang, tenaga kesehatan 80 orang dan tenaga tehnis 23 orang, yang pelaksanaan seleksinya secara online bekerjasama dengan BKN .
Sementara bagi tenaga honorer K2 diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi umum dimaksud dengan catatan umur pada saat pendaftaran maksimal 35 tahun dan ijazah harus tahun 2013 kebawah. Menyinggung tentang permintaan K2 untuk menutup penerimaan pegawai tahun ini, Yan Guluda menjelaskan, tidak memungkinkan dan tetap harus dilaksanakan. sebab jika ini dilakukan maka pada tahun berikutnya formasi penerimaan pegawai di kabupaten Poso akan tertutup. Selain itu kata Yan, kita akan mengalami masa kritis tenaga guru yang saat ini sesuai hasil pendataan Poso mengalami kekurangan sekitar 706 tenaga guru. Demikian pula halnya dengan tenaga kesehatan kita juga masih kekurangan, apalagi di Puskesmas-Puskesmas sangat membutuhkan tenaga dokter yang merupakan kebutuhan urgen masyarakat.
Disamping itu kebutuhan dasar khususnya sektor pendidikan dan kesehatan merupakan program prioritas pemerintah daerah yang sangat dibutuhkan guna membangun manusia seutuhnya. Pada rapat dengar pendapat itu Lembaga yang terhormat DPRD melalui anggota komisi 1 dan pimpinan DPRD angkat bicara dan menyatakan siap bersama pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi tenaga honorer K2 sampai ketingkat Pusat dan menyatakan seleksi CPNS tahun harus dilaksanakan, sambil mencari solusi terbaik untuk penyelesaian masalah K2. Lain halnya dengan Pdt. James Salarupa anggota komisi 1, Ia mengatakan bahwa sebenarnya permasalahan K 2 adalah persoalan lama yang menjadi beban pemerintah saat ini, sehingga tidak lantas harus mempersalahkan pemerintah yang ada sekarang.
Bupati Darmin yang hadir langsung mewakili lembaga eksekutif menyambut baik sikap positif itu dan Ia berjanji pihaknya akan segera menindaklanjuti kesepakatan dimaksud bersama lembaga dewan yang terhormat. Pada kesempatan yang sama wakil ketua dua DPRD Dharma Gideon Mondolu. SH mengapresiasi kinerja Bupati- Wakil bupati Darmin-Samsuri, atas prestasi yang dicapai dengan teragreditasinya sejumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Poso. Hal itu menurut Dharma sekaligus menggambarkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten Poso yang semakin baik.
